Sekretaris PPU Meminta Ketua OPD Terbuka untuk Jurnalis

0
26
<pre><pre>Sekretaris PPU Meminta Ketua OPD Terbuka untuk Jurnalis
Sekretaris Daerah PPU, H Tohar

BARUSJAM.NetSetiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses ke informasi publik yang berkaitan dengan badan publik dengan komunitas yang lebih luas.

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tersebut menggarisbawahi bahwa salah satu instrumen badan publik yang penting dalam mewujudkan administrasi negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ini adalah keluhan wartawan terkait keberadaan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkadang sulit dimintai wawancara atau dikonfirmasi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar meminta agar semua pejabat Esellon II atau Kepala OPD yang berada di bawah lingkup pemerintahan PPU dapat memberikan penjelasan informasi kepada publik atau siapa pun.

"Terutama pejabat publik, yang membawahi pimpinan unit kerja dengan eksekutif pekerjaan teknis di bidangnya mampu memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan informasi," pintanya Senin (22/6/2020)

Terutama bagi kru media untuk dapat mengakses lalu lintas informasi yang terkait dengan kinerja pemerintah sesuai dengan ruang lingkup bidang yang bertanggung jawab masing-masing lembaga.

"Karena itu adalah hal yang paling menarik untuk dilakukan dengan pelaporan lalu lintas tentang kinerja badan publik," katanya

Ketika ditanyai oleh media, apa yang menyebabkan beberapa OPD yang kadang-kadang sulit untuk dikonfirmasi atau diwawancarai oleh kru media, Sekretaris PPU mengatakan bahwa terkait dengan persepsi pejabat yang tampaknya terkesan oleh kru media, dan kemudian bisa juga tidak sepenuhnya memahami ruang lingkup dan kewenangannya sebagai unit pelaksana pekerjaan teknis.

"Untuk menjadi badan publik, kita harus memenuhi beberapa kriteria untuk dapat memberikan nuansa keterbukaan badan publik," kata Tohar ketika diwawancarai di kamarnya.

Dia mengatakan, ini juga dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan tentang keterbukaan badan publik, mengenai pelaporan atau informasi yang harus mencapai ketertiban umum.

Sementara itu, lanjutnya, hanya badan publik yang dibiarkan memilah terkait dengan keterbukaan informasi publik untuk disampaikan secara luas dan ada juga informasi yang tertutup hanya untuk lembaga internal.

"Justru menjawab semua itu adalah kunci untuk menguasai tugas dan fungsi utama serta otoritas sebagai badan publik," pungkasnya (shahidr5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here