PPU Pemerintah Kabupaten Melakukan Kontrol terhadap Sewa Tanah Milik Negara

0
23
<pre><pre>PPU Pemerintah Kabupaten Melakukan Kontrol terhadap Sewa Tanah Milik Negara
Kepala Manajemen Aset PPU BK, Denny Handayansyah.

BARUSJAM.Net-Mengontrol pembayaran tunggakan untuk sewa tanah pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk menjual, saat ini sedang dilakukan secara intensif oleh Badan Keuangan (PPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (BK).

Kepala Divisi Manajemen Aset PPU Kabupaten, Denny Handayansyah, menjelaskan bahwa pihaknya memang melakukan perintah dengan penyewa pemerintah yang telah menunggak.

Diketahui bahwa kontrol dilakukan terhadap warung di depan Rumah Sakit Regional PPU RAPB, warung di depan kantor Dinas Perhubungan PPU, dan juga di depan kantor BK PPU sendiri, kemudian di kantin sekolah di area lokal

"Sebagian besar dari mereka masih menunggak pada saat ini kami masih melakukan pekerjaan (mengendalikan). Target kami semua harus bayar," jelasnya ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu.

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan aset daerah, biaya sewa yang dikumpulkan dalam sebulan sesuai dengan luas lahan yang disewa. dimana tarif permeter adalah Rp. 5.000, dikalikan dengan luas lahan yang disewa. "Menurut Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang pungutan atas penggunaan kekayaan daerah, permeter adalah Rp. 5.000, dikalikan dengan tingkat tarif bulanan," katanya kepada wartawan.

Dia juga mengatakan, untuk kantin sekolah pemerintah Kabupaten PPU telah memberikan perhitungan ulang 90 persen selama pandemi Covid-19. Di luar sekolah kentin seperti kios di depan kantor seperti di depan Kantor BK diberikan relaksasi 50 persen, dan yang di depan Rumah Sakit Regional PPU RAPB juga diberikan relaksasi dalam pengurangan tarif sewa sebesar 25 persen . Relaksasi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten PPU (Pemkab) selama pandemi virus Corona sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Untuk kantin sekolah diberikan diskon 90 persen karena benar-benar tutup," katanya, Rabu (24/6/2020)

Tetapi ada juga sejumlah kios yang menunggak sewa, dan beberapa sudah membayar dengan mencicil.

"Jelas mereka setuju jika mereka tidak membayar selama tiga bulan. Maka mereka harus membiarkannya kosong," kata Kepala Divisi Manajemen Aset PPU BK, Denny Handayansyah. (edz).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here